Sejarah

Sejarah BAZNAS Kabupaten Bandung BaratSejarah Zakat

Muqodimah


Bismillahirrahmanirrahim
Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Syariat zakat diturnkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu Rasullulah SAW turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagi amil zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari para aghniya (muzaki) mendatanya di baitul mal dan menyalurkannya kepada para mustahik. Syari'at zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para khulafaurrasyidin. Bahkan pada masa Abu Bakar ra, orang-orang yang melaksanakan shalat tetapi tidak mau menunaikan zakat diperangi.

Pada masa khalifah Mu'awiyah ra, zakat dikelola dan dipergunakan oleh negara melalui Baitul Mal untuk menandai kaum muslimin di wilayah perbatasan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta agar berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan popok penduduk, dan bahkan untuk menandai pasukan penjga perbatasan. Sejarah gemilang pengelolaan zakat terjadi pada khalifah Umar bin Abdul Aziz dimana pada masa itu ijtihad zakat berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.

Dalam catatan sejarah tersebut, pengelolaan zakat sepnuhnya dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzakki. Dana tersebut didistribusikan kepada para mustahik diseluruh wilayah-wilayah negeri tanpa kecuali, dan menjadi bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan.

Kondisi hari, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model; Model pertama pemgelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dam bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara tersebut. Kedua, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diatur dalam undang-undang namun tidak bersifat wajib kepada penduduk muslim. Ketiga, pengelolaan zakat tidak diatur dalam undang-undang namun diserahkan kepada masyarakat.

Pengelolaan zakat pada model pertama merupakan kondisi ideal dimana negara mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Untuk model ini, tampak seperti negara Arab Saudi dan Sudan, dimana zakat diatur secara resmi dan diwajibkan kepada penduduk muslim. Di Negara Sudan, zakat mampu menutupi kebutuhan orang-orang miskin padahal negara tersebut tengah mengalami embargo ekonomi. Sementara di Arab Saudi, penduduk miskin mendapat subsidi bulanan langsung pada rekening pribadinya masing-masing dari kas negara. Tak heran jika angka kemiskinan dikedua negara tersebut menjadi bahan pelajaran bagi kita, untuk menjadikan zakat sebagai sarana yang tepat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.